dibenarkan untuk memasang dan menyenggara talian pembekalan dan memperolehi akses ke atas tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah untuk tujuan tersebut. 3. Kelebaran tanah yang terlibat yang dikenali sebagai “Koridor Penghantaran” bergantung kepada voltan talian pembekalan dan juga faktor-faktor lain. Melindungi hak pemilik tanah (pribumi) dari pihak swasta. Undang-Undang Agraria 1870 bertujuan untuk melindungi hak pemilik tanah (pribumi) agar tidak kehilangan hak atas tanahnya. Seperti tertuang dalam ketentuan undang-undang ini, pihak swasta memang diberi kebebasan untuk mengelola tanah milik pemerintah, tetapi mereka tidak diizinkan untuk Jangan sampai dokumen sepenting sertifikat tanah jatuh ke tangan notaris palsu. ”Hanya ada satu asosiasi profesi notaris di Indonesia, yaitu INI. Setiap notaris yang resmi tercatat di sini,” ujar Tri yang ditemui di kantornya, Jalan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Senin (26/4/2021). Pasal 19 PP Nomor 18 Tahun 2021 menyebut, Hak Guna Usaha diberikan kepada: Warga Negara Indonesia; dan. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Adapun Pasal 22 menegaskan, tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha meliputi Tanah Negara Tanah Hak Pengelolaan. Selain memiliki syarat objek tanah tidak terjadi sengketa, juga pemohon sertifikat hak atas tanah selama ini telah menguasai fisik objek tanah yang dimohonkan, pendaftaran hak atas tanah juga tidak dapat dilakukan diatas bidang tanah yang secara de facto telah menjadi jalan publik, alias tanah milik umum (sebagai fasilitas umum). Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang. f. Kepentingan Umum menurut Pasal 1 angka 6 UU 2/2012 adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. acEw.

hak pemilik tanah atas akses jalan